SURABAYA, transnews.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan kehormatan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, di Gedung Negara Gedung Negara Grahadi, Jumat (27/2/2026).
Pertemuan ini menandai babak lanjutan implementasi kerja sama strategis yang sebelumnya dirintis melalui misi dagang Jawa Timur ke Maluku Utara dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar perangkat daerah.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa relasi kedua provinsi kini tidak lagi sebatas komitmen di atas kertas, melainkan memasuki tahap aksi nyata lintas sektor.
“Sebagian besar bahan pangan dan sembako di Maluku Utara dipasok dari Jawa Timur. Namun arus barang yang belum seimbang menyebabkan biaya logistik tinggi dan berdampak pada inflasi daerah. Karena itu, kami mencari solusi bersama agar ketika kapal berangkat penuh, kembalinya juga penuh,” ujar Khofifah.
Isu ketidakseimbangan arus logistik antarpulau menjadi perhatian utama. Selama ini, kapal pengangkut barang dari Jawa Timur menuju Maluku Utara sarat muatan, tetapi kerap kembali tanpa beban optimal. Kondisi tersebut dinilai memicu tingginya biaya distribusi dan berimbas pada harga kebutuhan pokok.
Untuk itu, optimalisasi program Tol Laut dan penguatan jejaring perdagangan menjadi langkah strategis yang disepakati. Produk unggulan Maluku Utara diharapkan mampu mengisi muatan balik menuju Jawa Timur, sehingga tercipta distribusi yang lebih seimbang dan efisien.
Selain perdagangan, pertemuan juga membahas pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta inovasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui perjanjian kinerja yang terukur.
Di bidang pemerintahan digital, Jawa Timur mencatat indeks SPBE 4,7, sementara Maluku Utara berada di angka 3,6. Capaian tersebut menjadi ruang pembelajaran bersama, terutama dalam integrasi layanan publik berbasis digital, transparansi kinerja, dan penguatan kapasitas aparatur.
Sherly Tjoanda Laos menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemprov Jatim dalam berbagi praktik baik tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemprov Jatim dalam berbagi praktik baik tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Kunjungan ini membawa misi belajar sekaligus memperkuat implementasi kerja sama konkret,” ujarnya.
Penguatan tata kelola BUMD turut menjadi fokus agar perusahaan daerah dikelola profesional, akuntabel, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus kontributor signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ke depan, kerja sama Jatim–Maluku Utara akan diperluas pada sektor pertanian, pengembangan komoditas unggulan, peningkatan kapasitas ASN, hingga penguatan jaringan perdagangan antarpulau.
Kolaborasi ini mempertemukan dua kekuatan yang saling melengkapi—Jawa Timur sebagai pusat distribusi dan industri di kawasan timur Indonesia, serta Maluku Utara dengan potensi sumber daya alam dan komoditas unggulannya—untuk membangun rantai pasok yang lebih efisien, berkeadilan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi.
