BOGOR, transnews.co.id – DPRD Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kabupaten Bogor menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (30/9/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, tersebut dihadiri Bupati Bogor Rudy Susmanto beserta jajaran anggota DPRD. Selain persetujuan bersama terhadap perubahan APBD, rapat juga membahas perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2027.
Kesepakatan perubahan APBD tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah bersama DPRD dalam menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat hingga akhir tahun anggaran.
Dalam perubahan anggaran tersebut, belanja daerah diarahkan untuk mendukung program-program prioritas sekaligus memenuhi kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan hingga Desember 2026.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Badan Anggaran, yang telah bersama-sama membahas Raperda Perubahan APBD 2026 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Belanja daerah yang diakomodir dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kita prioritaskan pada beberapa program prioritas dan belanja-belanja wajib yang harus kita tuntaskan hingga Desember 2026,” ujar Rudy.
Sejumlah program yang menjadi perhatian dalam perubahan anggaran tersebut antara lain pemberian insentif bagi guru pendidikan agama Islam. Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan dukungan untuk keikutsertaan Kabupaten Bogor dalam Pekan Olahraga Daerah (Porda) Jawa Barat 2026 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) Jawa Barat 2026.
Dukungan terhadap program-program tersebut diharapkan dapat menunjang keberlangsungan pelayanan pendidikan keagamaan sekaligus mendukung pembinaan dan partisipasi atlet Kabupaten Bogor dalam ajang olahraga tingkat provinsi.
Selain agenda perubahan APBD, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor juga membahas perubahan Propemperda Tahun 2026 yang mencakup delapan Raperda. Jumlah tersebut terdiri atas lima Raperda prakarsa Pemerintah Kabupaten Bogor dan tiga Raperda inisiatif DPRD.
Lima Raperda yang berasal dari prakarsa pemerintah daerah meliputi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, APBD Tahun Anggaran 2027, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.
Pembahasan agenda legislasi tersebut menjadi bagian dari upaya penyesuaian kebijakan daerah terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta persiapan agenda demokrasi di Kabupaten Bogor.
Dalam kesempatan yang sama, pembahasan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2027 turut menjadi agenda penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan pada tahun mendatang.
Melalui persetujuan perubahan APBD dan pembahasan agenda legislasi tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan dapat menjaga kesinambungan program pembangunan, memastikan pemenuhan belanja wajib, serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah demi kepentingan masyarakat.
Komentar ditutup.