Mojokerto, Transnews.co.id – Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur (BKKBN Jatim) menggelar kegiatan sosialisasi, advokasi dan KIE Program Bangga Kencana bersama mitra di Pondok Pesantren (Ponpes) Segoro Agung Kab. Mojokerto. Sabtu (18/12/2021).
BKKBN Jatim stunting Deputi Bidang Adpin dalam acara tersebut menerangkan, bahwa jumlah penduduk Jawa Timur adalah 40.665.696 (40,6 juta) jiwa. Salah satu tantangan yang akan di hadapi adalah fenomena triple burden, yaitu meningkatnya jumlah penduduk balita, remaja dan lansia.
Menurut Teguh, isu-isu pembangunan sumber daya manusia seperti masih tingginya prevalensi stunting, perkawinan usia muda, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, juga perlu mendapat perhatian secara masif, karena menjadi faktor penghambat untuk dapat menikmati Bonus Demografi secara maksimal.
“Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia adalah 27,6% , artinya 1 dari 3 balita Indonesia menderita stunting. Angka ini menjadikan Indonesia berada pada urutan ke-4 negara dengan angka stunting tertinggi di dunia. Sedangkan angka prevalensi stunting di Jawa Timur tidak terpaut jauh dari nasional, yakni 26,86%,” tutur Teguh mantan kaper BKKBN Jatim ini.
Teguh menerangkan Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting umumnya ditandai dengan tinggi badan di bawah standar. Stunting tidak dapat disembuhkan dan berdampak seumur hidup.
“Berbagai kajian menunjukkan stunting akan membawa 3 konsekuensi yaitu; pertumbuhan fisik kurang optimal, perkembangan kognitif terhambat sehingga secara akademis kurang berprestasi, dan mengakibatkan rentan terhadap penyakit. Artinya anak stunting menghadapi resiko lebih besar untuk tumbuh menjadi dewasa yang kurang berpendidikan, kurang sehat, dan cenderung memiliki pendapatan yang rendah secara finansial,” lanjutnya.
Pada 25 Januari 2021 Presiden Jokowi menunjuk BKKBN sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting dengan target 14% secara nasional pada tahun 2024. Artinya rata – rata target penurunan angka stunting adalah 2,5%. Tentu hal ini bukanlah hal mudah apabila melihat Rata- Rata Penurunan Stunting pada periode RPJMN 2015 – 2019 adalah 0,3% per tahunnya.
“Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini juga berfungsi untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting,” ungkapnya.
Fungsi dari BKKBN dalam penurunan stunting adalah untuk melakukan intervensi sensitif melalui sosialisasi edukasi dan pendampingan terkait penyiapan kehidupan berkeluarga, pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan, peggunaan alat kontrasepsi dan pengasuhan anak terutama pada periode krusial, yaitu 90 hari jelang nikah, 270 hari kehamilan hingga 730 hari pasca persalinan.,” jelas Teguh.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur KIE BKKBN dan Plt. Kaper BKKBN jawa Timur menyampaikan materi kesehatan reproduksi remaja, serta pentingnya persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) dalam rangka percepatan penurunan stunting, dan Komandan Kodim Kab. Mojokerto menyampaikan materi wawasan kebangsaan.
Hadir dalam acara tersebut, Deputi Adpin BKKBN Pusat, Drs Soekaryo Teguh Santoso, M.Pd., direktur KIE BKKBN Pusat, Eka Sulistia Ediningsih, S.H., Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Waluyo Ajeng Lukitowati, S.ST., M.M., dan Komandan Kodim Kab. Mojokerto.(hd)
