Menu ✖

Otomatis

DAERAH

Wali Kota Kediri Serahkan LKPD Kepada BPK Perwakilan Jawa Timur

LOGOS TNbadge-check

Wali Kota Kediri Serahkan LKPD Kepada BPK Perwakilan Jawa Timur Perbesar

Wali Kota Kediri Serahkan LKPD Kepada BPK Perwakilan Jawa Timur

KEDIRI, transnews.co.id – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur.

Penyerahan LKPD tersebut, diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin di Gedung BPK Perwakilan Jawa Timur.

“Ini merupakan momen perjumpaan perdana kami sebagai kepala daerah terpilih dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Semoga perjumpaan ini menjadi awal yang baik untuk menjalin koordinasi dan sinergi. Guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin optimal sesuai koridor dan aturan yang ada,” ujar Mbak Wali, sapaan akrabnya. Selasa (4/3/2025).

Mbak Wali menjelaskan, bahwa LKPD ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.

Hal ini selaras dengan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

Penyusunan juga telah mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dan prinsip transparasi, akuntabilitas, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan yang diserahkan tersebut, terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

“Kami menyadari bahwa proses penyusunan LKPD tidak lepas dari tantangan. Seperti dinamika perubahan regulasi, keterbatasan sumber daya atau kompleksitas pencatatan. Namun berkat kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan stakeholder dapat selesai tepat waktu,” jelasnya.

Wali Kota Kediri Mbak Nanda, juga mengharapkan proses audit berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah ke depan.

“Kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menjadikan hasil audit BPK sebagai dasar peningkatan good governance. Transparasi dan akuntabilitas adalah pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan ini,” tandasnya.

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Infrastruktur Digital Jadi Sorotan, DPRD Situbondo Belajar ke Diskominfo Jatim

24 Sep 2026 - 21:13 WIB

Infrastruktur Digital Jadi Sorotan, DPRD Situbondo Belajar ke Diskominfo Jatim

Progres TPST Lamongan On Track Tembus 25 Persen, Kejar Target PHO Akhir Desember 2026

24 Sep 2026 - 21:11 WIB

Progres TPST Lamongan On Track Tembus 25 Persen, Kejar Target PHO Akhir Desember 2026

Dari Lenong Betawi hingga Kontes Batu Akik, Ini Rangkaian Acara Milad KOOD Berbudaya ke-26

24 Sep 2026 - 15:20 WIB

Dari Lenong Betawi hingga Kontes Batu Akik, Ini Rangkaian Acara Milad KOOD Berbudaya ke-26

Tanggapi Isu Terkait Fasos Fasum, Kadiskominfo Depok Ingatkan Hak Berpendapat dan Peran APH

24 Sep 2026 - 11:33 WIB

Tanggapi Isu Terkait Fasos Fasum, Kadiskominfo Depok Ingatkan Hak Berpendapat dan Peran APH

Layanan Biskita Depok Tuai Kritik, Pengusaha Pertanyakan Transparansi Anggaran Rp19 Miliar

24 Sep 2026 - 10:46 WIB

Layanan Biskita Depok Tuai Kritik, Pengusaha Pertanyakan Transparansi Anggaran Rp19 Miliar

Pemkab Sidoarjo Dorong Flyover Gedangan Enam Jalur, Target Tahan Macet hingga 30 Tahun

23 Sep 2026 - 11:27 WIB

Pemkab Sidoarjo Dorong Flyover Gedangan Enam Jalur, Target Tahan Macet hingga 30 Tahun
Trending di DAERAH