Menu

Otomatis
Breaking News

HUKUM

Banyuwangi Terbaik 1 Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional 2021

LOGOS TNbadge-check

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly,saat menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada Sekda kabupaten Banyuwangi di Jakarta, Kamis (2/12/21) Perbesar

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly,saat menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada Sekda kabupaten Banyuwangi di Jakarta, Kamis (2/12/21)

Banyuwangi , Transnews.co.id – Kabupaten Banyuwangi kembali meraih penghargaan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) 2021 terbaik pertama dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Pada tahun ini, Banyuwangi meraih peringkat pertama anggota JDIHN terbaik se-Indonesia untuk tingkat kabupaten. Dengan demikian, dua tahun berturut-turut Banyuwangi meraih JDIHN Terbaik, setelah pada 2020 berhasil meraih prestasi serupa.

Penghargaan JDIH, adalah penghargaan kepada daerah yang dianggap mampu memberikan informasi produk hukum yang dikeluarkan daerah kepada publik secara online. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah bisa mengakses informasi tersebut.

“Kami bersyukur, Banyuwangi bisa mempertahankan predikat sebagai JDIHN Terbaik Nasional. Prestasi ini tentu menjadi penyemangat kami untuk terus berinovasi, khususnya dalam layanan informasi hukum. Semoga ke depan inovasi dan kreativitas terus tumbuh agar Banyuwangi semakin baik lagi,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Penghargaan kali ini, diserahkan langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Mujiono di Jakarta, Kamis (2/12/2021). Mujiono mengatakan, penghargaan ini berhasil diraih lantaran beragam inovasi yang diluncurkan JDIH Banyuwangi.

Misalnya, Banyuwangi memiliki perpustakaan hukum digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi produk hukum, membuat pojok JDIH hingga di desa-desa, hingga berkolaborasi bersama sejumlah instansi terkait. Di antaranya, Pengadilan Negeri, Polresta Banyuwangi, dan sejumlah perguruan tinggi.

“Banyak proses dalam penyelenggaraan JDIH ini dinilai inovatif oleh tim penilai, belum dilakukan oleh daerah lain. Misalnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam layanan informasi produk hukum,” kata Mujiono. (hd).

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

YBH Matapena Keadilan dan SWI Gelar Pelatihan Paralegal, Kabag Hukum Setda Depok: Saya Berharap Berjalan Berkelanjutan

27 Jul 2026 - 20:21 WIB

YBH Matapena Keadilan dan SWI Gelar Pelatihan Paralegal, Kabag Hukum Setda Depok: Saya Berharap Berjalan Berkelanjutan

Pemkab Sidoarjo Perketat Pengawasan Daerah Perbatasan, Bupati Subandi: Perang Melawan Narkoba Dimulai dari Akar

23 Jul 2026 - 21:34 WIB

Pemkab Sidoarjo Perketat Pengawasan Daerah Perbatasan, Bupati Subandi: Perang Melawan Narkoba Dimulai dari Akar

Yayasan Bantuan Hukum Mata Pena Keadilan Melakukan Literasi Hukum Untuk Masyarakat

19 Jul 2026 - 22:40 WIB

Yayasan Bantuan Hukum Mata Pena Keadilan Melakukan Literasi Hukum Untuk Masyarakat

Literasi Hukum LBH Matapena Keadilan: Jempolmu Tanggungjawabmu

19 Jul 2026 - 22:21 WIB

Literasi Hukum LBH Matapena Keadilan: Jempolmu Tanggungjawabmu
News Trending HUKUM