Kabupaten Bekasi, Transnews.co.id – Program rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Desa Labansari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Jawa Barat, perlu adanya aspek pengawasan yang lebih profesional dan berpengalaman agar program Rutilahu untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat tepat sasaran dan tidak terkesan tebang pilih.
Rutilahu Didesa Labansari menurut (SR) perlu adanya aspek pengawasan,evaluasi dan tindakan dari para pihak yang memiliki otoritas.
Karena dalam program rutilahu rumah masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi fisik rumahnya,dinding,sekat ruangan seluruhnya terbuat dari anyaman bambu, atap yang tidak layak,lantai tanah, tidak memiliki kamar mandi tidak menjadi sasaran dan diprioritaskan mendapatkan bantuan rutilahu.
Diduga pihak penyelenggara,pelaksana kegiatan dan otoritas yang berdekatan dengan program rutilahu Didesa tersebut berpotensi tebang pilih serta melemahkan peraturan Bupati Kabupaten Bekasi nomor : 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bab ll.Asas, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup ” (2) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni. Ungkap SR. 28/12-2021
Masyarakat berpenghasilan rendah Ermawati (32) warga Nanggewer RT.002/002 Desa Labansari,ibu dari tiga orang anak yang memiliki suami sebagai buruh kasar sebagai pencari rumput untuk makanan ternak, memiliki tempat tinggal secara kasat mata memenuhi kriteria mendapatkan bantuan rutilahu,akan tetapi tidak diprioritaskan.
Menurut (EM) Agar dirinya menjadi sasaran dan ditetapkan sebagai penerima manfaat setiap tahun mengajukan, bahkan pernah didatangi oleh beberapa orang melihat langsung kondisi fisik rumahnya,akan tetapi hingga saat ini 2021 tidak menjadi sasaran masuk dan di update sebagai penerima bantuan.
Kondisi Fisik rumahnya yang sudah reot,miring, akibat material sudah lapuk menjadi kehawatiran setiap waktu manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga mencelakai keluarganya. Ujarnya 28/12-2021
Dalam satu waktu lewat celluler Kades Labansari H.Amak saat dikonfirmasi awak media ini “TPK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setelah kades konfirmasi Insyaallah Tahun ini Masuk, tapi tidak dijelaskan oleh Kades apakah yang dikatakan tahun ini 2021 Atau 2022. (28/12-2021). (Yusup)
