Kabupaten Bekasi, Transnews.co.id – Program rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Desa Labansari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Jawa Barat, perlu adanya aspek pengawasan yang lebih profesional dan berpengalaman agar program Rutilahu untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat tepat sasaran dan tidak terkesan tebang pilih.
Rutilahu Didesa Labansari menurut (SR) perlu adanya aspek pengawasan,evaluasi dan tindakan dari para pihak yang memiliki otoritas.
Karena dalam program rutilahu rumah masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi fisik rumahnya,dinding,sekat ruangan seluruhnya terbuat dari anyaman bambu, atap yang tidak layak,lantai tanah, tidak memiliki kamar mandi tidak menjadi sasaran dan diprioritaskan mendapatkan bantuan rutilahu.
Diduga pihak penyelenggara,pelaksana kegiatan dan otoritas yang berdekatan dengan program rutilahu Didesa tersebut berpotensi tebang pilih serta melemahkan peraturan Bupati Kabupaten Bekasi nomor : 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bab ll.Asas, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup ” (2) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni. Ungkap SR. 28/12-2021
Masyarakat berpenghasilan rendah Ermawati (32) warga Nanggewer RT.002/002 Desa Labansari,ibu dari tiga orang anak yang memiliki suami sebagai buruh kasar sebagai pencari rumput untuk makanan ternak, memiliki tempat tinggal secara kasat mata memenuhi kriteria mendapatkan bantuan rutilahu,akan tetapi tidak diprioritaskan.
