BANDUNG, transnews.co.id || “Alhamdulillah Bapak Wali Kota Depok menerima penghargaan dari Pak Gubernur atas peran, kontribusi serta keseriusan beliau yang luar biasa dalam program percepatan penurunan stunting di Kota Depok,” ucap Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengutip berita.depok.go.id, Rabu (15/02/23).
Imam menjelaskan, angka prevalensi stunting hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 di Kota Depok sebesar 12,6 persen.
Menurutnya, Angka tersebut lebih rendah dari target nasional 14 persen di tahun 2024, sehingga prevalensi rendah itu sangat berkontribusi besar terhadap penurunan prevalensi stunting di Provinsi Jabar.
Imam yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menuturkan, secara perhitungan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,48 persen dari 3,5 persen pada 2021.
Menurutnya, penghargaan ini dicapai berkat Kolaborasi tujuh aktor pembangunan (Heptahelix) yang masuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kota Depok. Tim ini telah terbentuk hingga ke level kelurahan, yaitu mulai dari akademisi, dunia usaha, masyarakat, pemerintah, media, NGO dan pengamat.
“Tidak hanya upaya dari pemerintah saja ke masyarakat, tapi juga adanya gerakan masyarakat untuk upaya penanganan stunting dari hulu ke hilir yang juga disertai beberapa inovasi untuk percepatan menuju Depok Zero New Stunting Tahun 2024 melalui strategi pencegahan, deteksi, dan respon/aksi,” paparnya.
Dikatakan Imam, saat ini Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) tengah menggandeng lembaga Zakat, Infaq, Sadaqah (Ziswaf) untuk turut andil dalam upaya penanganan stunting dengan melakukan pendampingan terhadap Baduta dan Balita Stunting dari sisi pemulihan gizi.
Selanjutnya dibentuk Start Up Stunting yang berasal dari keterlibatan remaja serta pemuda yang memiliki inovasi dalam menyelesaikan permasalahan stunting. Lembaga akademisi juga bisa melaksanakan bentuk pengabdian masyarakat dengan beberapa wilayah yang menjadi lokasi khusus stunting.
“Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Depok juga meluncurkan program Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak (D’Sunting Menara) yang sudah dijalankan sejak 2021,” ujar Imam.
“Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian dan Keluar Berencana (DP3AP2KB) bersama Forum Genre melakukan edukasi tutor sebaya serta pendampingan minum tablet tambah darah dan pencegahan pernikahan usia dini,” jelasnya.
“Dinas Kesehatan melakukan beberapa intervensi spesifik dalam layanan kesehatan serta perangkat daerah lainnya yang memberikan intervensi sensitif didalam delapan Aksi Konvergensi percepatan penurunan stunting,” tandas Imam.
(YN)
