Palangka Raya, Transnews.co.id – Kalimantan Tengah masuk dalam 6 provinsi di Indonesia yang potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) cukup tinggi di negeri ini. Untuk itu, Pemprov Kalteng siapkan Rp250 Miliar dan pemerintah pusat pun siap memberikan dukungan bantuan penanganan jika terjadi karhutla di Kalteng.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat telah mengundang 6 provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah untuk rapat koordinasi (rakor) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jakarta.
Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo mengatakan, dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, jika terjadi karhutla dengan melakukan koordinasi sesegera mungkin guna mengambil langkah antisipasi secara baik.
“Ketika daerah memasuki siaga darurat, maka mereka akan segera membantu seperti teknologi modifi kasi cuaca, dukungan helikopter water bombing lainnya,” ucapnya.
Hal yang tak kalah pentingnya adalah menjaga mitigasi pencegahan dini. Artinya ketika terpantau ada api kecil, maka harus segera dipadamkan, agar tidak mudah menjalar ke daerah lainnya yang dapat menyebabkan kabut asap.
Dengan demikian, Kalteng siap untuk berkoordinasi, karena dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBHDR) sebagai bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi telah disiapkan senilai Rp 53 miliar.
“Selanjutnya dari dana APBD provinsi juga dianggarkan senilai Rp 250 miliar yang akan digunakan untuk penanganan karhutla ke depan di Bumi Tambun Bungai,” tegasnya.
Wakil gubernur berharap, agar sosialisasi dan edukasi terkait bahaya karhutla, melibatkan dan keikutsertaan semua pihak. Termasuk korporasi juga harus memberikan dukungan maksimal. Sebab berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofi sika (BMKG) pusat bahwa pada Juli akan terjadi musim kemarau.
“Kendati pun perhitungannya bahwa kemarau kali ini juga masih sering terjadinya hujan. Sehingga harapannya agar upaya-upaya pencegahan harus terus dilakukan ke depan bersama pemerintah, TNI, Polri, korporasi dan juga masyarakat Kalteng,” pungkasnya.
Komentar ditutup.