Jakarta, Transnews.co.id – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto meminta agar daerah prioritas rawan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) untuk tetap waspada Karhutla pada tahun 2022 ini.
Ia menginginkan, pemerintah daerah untuk terus fokus pada enam arahan Presiden RI terkait Karhutla. Yaitu, prioritaskan upaya pencegahan, infrastruktur monitor dan pengawasan harus ada sampai tingkat bawah.
Kemudian, cari solusi permanen agar tidak ada yang membuka lahan dengan cara dibakar, lakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, jangan biarkan api membesar, harus tanggap dan jangan sampai terlambat, serta lakukan penegakan hukum tanpa kompromi.
“Bencana Karhutla tahun 2022 ini harus terus menjadi perhatian bersama, sesuai arahan Presiden,” ucapnya saat rapat koordinasi (rakor) dalam rangka penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2022 di Aula Sutopo Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (6/4/2022).
Kepala BNPB ini juga meminta, agar daerah berpedoman dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dalam menangani Karhutla tahun ini.
Yakni di dalam Inpres tersebut mengatur penugasan untuk setiap kementerian dan lembaga serta Kepala Daerah agar aktif melakukan upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai dengan mandat serta tugas dan fungsi masing-masing.
“Artinya kita sudah sama-sama bekerja, kita sudah harus paham bagaimana menangani Karhutla ini. Agar 2022 ini semakin bisa kita tekan (Karhutla),” ujarnya.
Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyebutkan, dibandingkan tahun 2020 lalu, pada tahun 2021 terdapat tiga provinsi prioritas Karhutla yang mengalami penurunan luas Karhutla yaitu Jambi, Riau, dan Kalimantan Tengah.
Kemudian sebutnya, sedangkan tiga daerah yang mengalami peningkatan luas Karhutla provinsi prioritas yaitu Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimatnya Selatan (Kalsel), dan Sumatera Selatan (Sumsel).
“Meski demikian, dari tahun 2019-2021 terjadi tren penurunan luas lahan karhutla sekitar 78 persen. Dari 2016-2021 terjadi tren penurunan luas lahan gambut terbakar sekitar 92 persen. Provinsi luas karhutla terluas adalah NTT yang didominasi lahan savana padang rumput, semak belukar dan lahan pertanian kering,” ujarnya.
Untuk menangani Karhutla ini, Kepala BNPB menyampaikan beberapa rekomendasi strategi penanganan bencana asap Karhutla, diantaranya gubernur sedini mungkin menetapkan siaga darurat bencana Karhutla, koordinasi dengan bupati/wali kota di wilayahnya untuk menyusun rencana operasi penanganan karhutla.
Kemudian ia menambahkan, kiranya agar melibatkan komponen pentahelix yaitu lembaga usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan media, serta pemerintah pusat akan memberikan dukungan sesuai tupoksinya.
“Kami juga mengharap agar dapat memperkuat upaya pencegahan melalui peningkatan kemampuan sistem peringatan dini, sosialisasi dan patroli, dan melaksanakan pemadaman titik api sedini mungkin,” tutupnya.
