JEMBER, transnews.co.id – Untuk menyongsong pemilu legislatif (Pileg) tahun 2024, ketua (DPD) Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jember Fraksi Partai Nasdem, H. Marsuki Abd. Gofur SE., bersama Pengurur Partai Nasdem Kabupaten Jember, menggelar lanjutan Bimtek saksi TPS, di wilayah dapil 5. Acara yang berlangsung di aula Dira Park Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Minggu. (2/7/2023).
H. Marsuki Abd. Gofur S.E, menyapaikan dalam sambutanya. “Bimtek dirancang oleh DPD Partai NasDem Jember Jawa Timur untuk memenuhi target 14 kursi DPRD Jember, 2 kursi DPRD Jember, dan 2 kursi DPR RI, bimtek diikuti oleh 200 orang di Dapil 5, dan ini lanjutan Bimtek untuk para saksi TPS Partai NasDem se-Kabupaten Jember, yang totalnya berjumlah 7.706 orang.
“Semua (saksi) akan mendapatkan Bimtek seperti ini, namun kami gelar secara bertahap karena tidak mungkin ribuan saksi kita Bimtek secara bersama-sama,” unkapnya.
Lebih lanjut. H Marsuki Abd Gofur S.E., menjelaskan, “bimtek ini sangat penting bagi saksi karena untuk memberikan pengetahuan yang menyeluruh terkait dengan pemungutan suara, saksi memegang peranan penting bagi kemenangan partai sebab, saksi tak sekedar menjadi saksi warga yang mencoblos, tapi juga mengamankan suara partai meskipun usaha partai dan para caleg sudah maksimal tapi saksi di lapangan sangatla penting sekali.”
Tidak hanya melihat dan menyaksikan orang mencoblos, tapi juga mengawasi kemungkinan terjadinya kecurangan penghitungan di TPS, dan berani melaporkan kecurangan jika betul-betul terjadi.
Dengan demikian, maka saksi sesungguhnya adalah bagian penting dari pilar terselenggaranya Pileg yang jujur dan bersih yang notabene merupakan prasyarat tegaknya demokrasi di Negeri ini.
“Karena itu, kehadiran saksi juga ikut membantu pemerintah dalam menyukseskan Pileg dan sekaligus menegakkan demokrasi,” tuturnya.
Bimtek tersebut menghadirkan narasumber dari internal Partai NasDem Kabupaten Jember, diantaranya, H. Bambang Hariyanto, Kakuk Katiman, dan Didik Muzanni. Mereka memberikan materi mulai dari cara mencoblos yang benar, cara mendeteksi dan melaporkan kecurangan hingga masalah-masalah hukum yang terkait dengan pencoblosan.
