27 Kadisnaker Bahas Upah Buruh DiJabar

BANDUNG,Transnewes- Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat menggelar pertemuan dengan organisasi buruh PBB yaitu International Labour Organization (ILO) untuk membahas sistem pengupahan di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin langsung pertemuan yang dihadiri oleh kepala daerah dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dari 27 kabupaten/kota di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (29/7/2019).

Dalam pertemuan tersebut, ILO mengusulkan agar sistem pengupahan buruh di Jawa Barat menggunakan standar internasional. Hal ini untuk meminimalisir perbedaan nilai upah di tiap daerah, berkeadilan, dan membuat buruh lebih sejahtera, termasuk juga menjaga para investor agar tidak pindah ke luar Jawa Barat.

“Hasil dari pertemuan ini kami akan buat sistem pengupahan yang lebih baik dan berkeadilan sesuai standar internasional sehingga bisa menjaga kualitas ekonomi Jabar, buruhnya sejahtera, investor juga tidak ada yang pergi keluar Jabar,” kata Ridwan Kamil.

Emil –begitu Ridwan Kamil akrab disapa– mengatakan saat ini ada 140 investor yang tutup dan pindah ke luar Jabar. “Hampir semua alasannya itu karena upah yang tinggi,” imbuhnya.

Menurut Emil, sistem pengupahan yang bersifat desentralisasi (kebijakan diserahkan kepada masing-masing kepala daerah kabupaten/kota) turut memengaruhi perbedaan nilai upah. Contoh perbedaan yang signifikan yaitu UMK Pangandaran (Rp 1,6 juta) dan Karawang (Rp 4,2 juta).

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, silahkan mengirim sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: transnewsredaksi@gmail.com