DEPOK,Transnews.co.id- Debat Calon Walikota Depok antara dua Kandidat M Idris no urut 2 dan Pradi no urut 1 yang ditayangkan langsung oleh I News TV Minggu (22/11/2020) sebetulnya cukup hangat, walaupun beberapa kali diingatkan oleh moderator jangan saling menyerang secara pribadi.
Saling silang pendapat terjadi karena kedua calon Walikota adalah Inkumben sehingga apa yang dipertanyakan menyangkut tugas mereka sebelumnya.
Namun Calon Walikota no urut 1 Pradi Supriatna yang sebelumnya sebagai Wakil Walikota dan sekarang Calon Walikota Depok sempat meluruskan ada beberaoa usulannya yang dicoret.
Bahkan karena Pradi tidak punya kuasa saat menjadi Wakil bisa mencatat dengan persis hal -hal yang telah direncanakan tetapi tidak pernah ada realisasinya.
Hampir semua pertanyaan pada saat debat adalah mengacu terhadap pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan di kota Depok, seperti Margonda Centris, pembangunan infrastuktur, sekolah Madrasah dan lainnya.
Kekurangan yang terjadi, Pradi tahu persis dan Idris menjawab telah dilaksanakan dengan sebutkan simbol simbol penghargaan atau bila belum terpenuhi akan dilaksanakan bila dia menjabat lagi.
Selain itu munculnya lambang Oikumene logo PGI dan tokoh di belakang Idris saat Debat calon dipertanyakan oleh sejumlah masyarakat kota Depok.
Ketua Barinas Ningworo, saat nonton bareng di Markas Barinas berkomentar, selama 15 tahun berkuasa apa yang dikerjakan?
“Simbol simbol penghargaan itu bukan yang diperlukan warga Depok, karena faktanya tidak sesuai dengan kenyataan,” tegas Ningworo.
Kemudian ada logo Oikumene lambang PGI dibelakang Idris, menjadikan pertanyaan dalam nonton bareng di Sekretariat Barinas. Apa maksudnya, apakah PGI dukung Idris dan Imam yang diusung PKS?
“Apakah benar Logo PGI sengaja ditempelkan untuk pengaruhi masa umat Kristen. Hanya PGI yang bisa jelaskan,”ujar Ningworo lagi.
Menurutnya secara umum, debat perdana ini belum menunjukan Visi dan Misi calon lebih specifik.
“Dan sifat pertanyaan lebih mengungkapkan kondisi nyata kota Depok dalam kebijaksanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang kurang optimal,” pungkasnya. ***Editor:Nas
