Jakarta, Transnews.co.id – Imbas pembatasan kegiatan sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah menyasar ke seluruh kelompok masyarakat, tak terkecuali sektor usaha mikro. Oleh karena itu, pemerintah terus memberikan dukungan kepada kelompok usaha informal seperti pedagang kali lima dan warung pinggir jalan yang memang paling terdampak sejak pandemi melanda negeri ini.
Mulai September 2021, pemerintah meluncurkan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung (BTPKLW). Bantuan ini secara spesifik menyasar kabupaten dan kota yang terkena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 27 dan nomor 28 tahun 2021. Para penerima bantuan adalah PKL dan warung yang belum mendapatkan bantuan melalui skema Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
“BTPKLW yang hari ini mulai diluncurkan, selain sebagai kompensasi atas kerugian ekonomi akibat pembatasan, juga diharapkan menjadi sinyal untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara penyaluran BTPKLW yang berlangsung di Polrestabes Medan, Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (9/9/2021).
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berdialog langsung dengan PKL dan warung penerima bantuan. Salah satunya, Ibu Leli Hadijah yang berjualan ayam geprek. Target pasar Ibu Leli adalah para pegawai kantor. Omzetnya mengalami penurunan karena PPKM, di mana dalam satu hari pada kondisi normal bisa menjual 30 kg, sedangkan di masa PPKM hanya mampu menjual 5 kg. Bantuan yang diterima, menurut dia, akan digunakan untuk tambahan modal usaha.
Bantuan untuk sektor usaha mikro dengan pagu sebesar Rp1,2 triliun ini akan disalurkan bagi 1 juta pelaku usaha mikro yang masing-masing akan mendapatkan Rp1,2 juta. Kota Medan di Provinsi Sumatra Utara menjadi kota pertama yang akan menerima bantuan BTPKLW dikarenakan peran strategis Medan sebagai episentrum perekonomian di Pulau Sumatra.
Sumatra Utara, khususnya Kota Medan, juga termasuk salah satu wilayah dengan jumlah kasus corona tertinggi di Pulau Sumatra. Oleh karena itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah fokus mengendalikan kasus Covid-19 agar roda perekonomian setempat tetap terjaga.
Pemerintah menugaskan TNI dan Polri untuk melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan tersebut langsung ke masyarakat. Pendataan penerima bantuan sosial tersebut dilakukan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang tentunya disesuaikan dengan data Dinas Tenaga Kerja di daerah masing-masing.
Data yang diperlukan berupa jenis usaha, lokasi usaha, NIK para pengusaha usaha mikro. Adapun, penyaluran bantuan dilakukan oleh TNI dan Polri melalui sistem aplikasi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Skema bantuan dana tersebut merupakan respons melemahnya kegiatan ekonomi masyarakat yang mulai bergeliat pada triwulan II-2021, pemerintah pun telah melakukan refocusing APBN dan meningkatkan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 menjadi sebesar Rp744,77 triliun, yang difokuskan untuk penanganan aspek kesehatan dan serangkaian program perlindungan sosial.
Sampai 10 September 2021 realisasi PEN 2021 telah mencapai Rp377,5 triliun. Menko Perekonomian memaparkan, progres signifikan terjadi pada realisasi klaster Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan klaster Kesehatan. Realisasi klaster Kesehatan meningkat dari Rp47,71 triliun di kuartal II menjadi Rp93,45 triliun, sedangkan klaster Perlinsos meningkat dari Rp66,43 triliun di kuartal II menjadi Rp108,16 triliun.
Kemudian Program Prioritas yang di kuartal II Rp41,83 triliun menjadi Rp58,04 triliun, klaster Dukungan UMKM dan Korporasi yang di kuartal II Rp51,27 triliun menjadi Rp59,93 triliun, sedangkan Insentif Usaha di kuartal II Rp45,07 triliun menjadi Rp57,92 triliun.
Menyangkut implementasi Program Kartu Prakerja, total pendaftar telah mencapai 69,7 juta orang yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. “Di tahun 2021 batch 12-19 penerimanya adalah 4,3 juta, dan telah menyelesaikan pelatihan 3,2 juta, yang telah mendapatkan insentif 3.040.724 penerima, dan insentifnya Rp6,82 triliun. Batch 19 pendaftarnya 3,9 juta atau 3.967.595 (pendaftar), yangeligible 2.413.667, yang diterima 800 ribu, dan pendaftaran telah dibuka 9 September dan berakhir 12 September kemarin,” papar Menko Perekonomian.
Untuk program Perlinsos berupa bantuan subsidi gaji/upah untuk pekerja/buruh (BSU), hingga 10 September 2021, telah dicairkan kepada 3,4 juta pekerja yang masing-masing mendapatkan Rp1 juta. Kemudian, untuk program banpres produktif usaha mikro, realisasi hingga 10 September 2021 mencapai Rp15,25 triliun untuk 12,71 juta pelaku usaha mikro atau telah mencapai 99,3 persen dari total anggaran Rp15,36 triliun.
