Surabaya, Transnews.co.id – Komisi C DPRD Jawa Timur mendorong setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim dapat mengoptimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2022.
Hal tersebut disampaikan, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Abdul Halim usai melakukan kunjungan kerja ke Bapenda Jatim UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malang Kota di Kota Malang, Rabu (26/1/2022).
“Meski pandemi ada varian baru, tapi kita berharap di tahun 2022 menjadi endemi, sehingga kemudian akhirnya target-target dalam rangka meningkatkan pendapatan itu sudah bisa tercapai dengan baik,” kata Abdul Halim.
Apalagi, kata dia, mengingat di tahun 2021 kemarin, ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 Jatim disahkan, PAD sudah mencapai 107 persen. Artinya, tren positif itu sudah berjalan. Karenanya, dia yakin, pada tahun 2022 ini, realisasi dari target yang sudah dibuat Bapenda bisa terus tercapai. “Ini yang kita dorong. Inovasi-inovasi yang kemudian dilakukan oleh Bapenda ini juga kita akan dorong dalam rangka bisa menghimpun pendapatan objek pajak di Provinsi Jatim,” jelasnya.
Meski begitu, Abdul Halim mengakui, kendala SDM yang ada di lingkup UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malang Kota ini juga berpengaruh terhadap realiasi pendapatan objek pajak. Apalagi, ketika misalnya setiap SDM itu ditarget harus mendapatkan realisasi sekian persen. “Sehingga ini (SDM), berpotensi kemudian untuk menambah pendapatan dan mencapai target Bapenda Kota Malang,” katanya.
Abdul Halim pun bersyukur, capaian PAD pada tahun 2021 bisa melebihi target yang ditentukan. Karenanya, di tahun 2022 ini, dia mengaku optimistis, Bapenda dapat mencapai target yang diharapkan. “Kalau targetnya kemarin (2021) sudah Rp 14,850 triliun. Alhamdulilah semua bisa dilakukan, dan itu melebihi target karena 107 persen,” tuturnya.
Politisi Partai Gerindra ini pun menyatakan, bakal terus melakukan monitoring sejauh mana realisasi kinerja yang dilakukan setiap UPT Bapenda Jatim. Tentu, pemantauan tak hanya dilakukan di UPT Malang Kota, tapi juga di seluruh UPT yang lain. Hal ini sebagai bagian dari pada mitra kerja Komisi C DPRD Jatim yang membidangi keuangan. “Kita ingin melihat secara langsung di lapangan, kemudian kita juga ingin mendorong barangkali ada yang perlu kita maksimalkan,” pungkasnya. (hd)
